RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN DID PADA PERIODE AWAL PANDEMI COVID-19
Abstract
During the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund (RIF), is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of the RIF budget in the early period of the COVID-19 pandemic, to find out the development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards (RDA), and to obtain input for more adaptive RIF planning. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through focus group discussions (FGDs with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that won the Regional Development Award/RDA) in 2020. The analysis used a combination of literature. The results showed that RIF in the early period of the COVID-19 pandemic provided significant benefits for the regions in policies that adapted to the local situation of development in the health sector and economic recovery. Furthermore, this research find that the field implementation of RIF had not been comprehensively successful in promoting regional independence in general, the regions late received information on the budget ceiling, and the diverse regional characteristics and the availability of resources are fundamental factors in achieving quality spending.
References
Bappeda Jawa Tengah (2020). Pemanfaatan DID Jawa Tengah Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Jawa Timur (2020). Pemanfaatan DID Jawa Timur Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Sumatera Selatan (2020). Pemanfaatan DID Sumatera Selatan Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Semarang (2020). Pemanfaatan DID Semarang Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguna Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Denpasar (2020). Pemanfaatan DID Denpasar Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Makassar (2020). Pemanfaatan DID Makassar Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Tanah Datar (2020). Pemanfaatan DID Tanah Datar Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Temanggung (2020). Pemanfaatan DID Temanggung Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Tabanan (2020). Pemanfaatan DID Tabanan Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu. (2020). Progress Serapan DID 2020 dan Kebijakan Dana Insentif Daerah 2021. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguna Daerah Bappenas. 19 Oktober 2021.
GoI. (2020). Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
GoI. (2017). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46 (2), 237-243.
Matriksa, B. (2020). Potensi Dana Insentif Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi 07 No. 02, April_Juni 2020, p.39-48.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Pambudi, A.S., Manalu, G.S.L., &., Deni. (2022). Evaluasi Pemanfatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 5(2), 1-11. https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679
Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca COVID-19. Majalah Media Perencana, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732. https://lnkd.in/evTtKXC.
Sari, M.M., & Wikarya, U. (2021). Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berdasarkan Karateristik Daerah. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2 No. 3 Maret 2021.
Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(1), 79–99.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
