JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA
Abstract
ABSTRAK
Penelitian atau kajian mengenai pelatihan bagi para aparatur sipil negara sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus pada pelatihan bagi aparatur yang bertugas pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah pemerintah daerah yang tergabung dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tengggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur.
Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara
ABSTRACT
Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research that focuses on training for officers serving in the Mitra Praja Utama regional government is still very rare. This study presents an alternative model for enhancing the competence of civil state apparatus to increase cooperation among regions through joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method that can be ascertained by special government training institutions in government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs.
Keywords: training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus
References
Hidayat, A. I., & Sa’ud Syaefudin, U. (2015). Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Widyaiswara Muda. Jurnal Administrasi Pendidikan, 22(2), pp. 23–38.
Riege, A., & Lindsay, N. (2006). Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development. Journal of Knowledge Management, 10 (3), pp. 24–39. https://doi.org/10.1108/13673270610670830
Sartika, D., & Kusumaningrum, M. (2017). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator, 13 (2), pp. 131–150. https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.310
Sensuse, D. I., Wibowo, W. C., & Cahyaningsih, E. (2016). Indonesian Government Knowledge Management Model: Information Resources Management Journal, 29 (1), pp. 91–108. https://doi.org/10.4018/irmj.2016010106
Soesanto, H. (2017). Development of Innovation Project as the Result of Leadership Training Through the Innovation Actor Collaboration Model in the Region. Jurnal Bina Praja, 9 (2), pp. 335–343. https://doi.org/10.21787/jbp.09.
Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoritis dan Empiris. Jurnal Borneo Administrator, 14 (1), pp. 69–86.
Tim Kajian LAN. (2012). Kerjasama Antar Provinsi untuk Pembangunan Regional Kalimantan yang Terintegrasi. Jurnal Borneo Administrator, 8 (1), pp. 31–49.
Keban, Yeremias, T. (2009). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban__20091014131110__2258__0.pdf
PLOD UGM dan APEKSI. (2006). Model Kerjasama Antar Daerah. Yogyakarta. Retrieved from http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/02-Model-KERJASAMA-ANTAR-DAERAH-S2-PLOD-UGM.pdf
Sobandi, Baban. dan Suparman, Rahmat (2010). Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Mewujudkan Lembaga Diklat sebagai a Center of Excellence. Jurnal Diklat Aparatur. 6 (1), pp. 1-12.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Warsono, Hardi. (2009). Networking dalam Intergovernmental Management. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. 6 (1), 78-91. Retrieved from: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/424/300
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
