Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak
Abstract
Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal.
Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah
ABSTRACT
Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government.
Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
References
Abdullah, F. (2019a, August 23). Gara-gara Pakai Visi Ini, Bupati Lebak Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2019. Bantenhits. https://bantenhits.com/2019/08/23/gara-gara-pakai-visi-ini-bupati-lebak-raih-penghargaan-kepala-daerah-inovatif-2019/
Abdullah, F. (2019b, October 25). Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Lebak Dapat Penghargaan Lembaga Independen Milik Mantan Wapres RI. Bantenhits. https://bantenhits.com/2019/10/25/kinerja-dan-tata-kelola-pemerintahan-kabupaten-lebak-dapat-penghargaan-lembaga-independen-milik-mantan-wapres-ri/
ACLC KPK. (2019). Modul Good Governance. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf
Anggiriawan, B., & Wirakusuma, M. G. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi, 311–325.
antaranews.com. (2019, August 12). Lebak kategori tinggi stunting, Dinkes tingkatkan penanganan. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1006882/lebak-kategori-tinggi-stunting-dinkes-tingkatkan-penanganan
Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. Serat Acitya, 4(3), 135.
BPKAD Lebak. (2019). PELATIHAN SIMRAL KAB LEBAK. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. http://bpkad.lebakkab.go.id/pelatihan-simral-kab-lebak/
Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02). https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004
Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Journal of Accounting and Investment, 12(2), 110–125.
Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purcashing Untuk Mencegah Korupsi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 45, No. 1, Mei 2019, 47 – 62.
Diskominfo. (2017). Rencana Aksi Pemkab Lebak Dalam Pemberantasan Korupsi – Dinas Komunikasi Dan Informatika. https://diskominfo.lebakkab.go.id/rencana-aksi-pemkab-lebak-dalam-pemberantasan-korupsi/
Fajar Banten. (2019, January 10). Bappeda Lebak Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen RKPD 2020. Fajarbanten.com. https://fajarbanten.com/bappeda-lebak-gelar-sosialisasi-penyusunan-dokumen-rkpd-2020/
Fung, B. (2014). The demand and need for transparency and disclosure in corporate governance. Universal Journal of Management, 2(2), 72–80.
Gunawan, E. (2018). Kabupaten Lebak Raih Penghargaan APE 2018. https://titiknol.co.id/peristiwa/kabupaten-lebak-raih-penghargaan-ape-2018/
Herawaty, H. (2017). Good Governance and Strengthening the Management of Civil Servant Towards to World Class Bureaucracy. Papua Law Journal, 2(1), 40–51.
Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Universitas PGRI Yogyakarta.
Husna, M. T., & Mustam, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
Kabar Banten. (2018). Kabupaten Lebak Raih 2 Penghargaan Nasional. https://www.kabar-banten.com/kabupaten-lebak-raih-2-penghargaan-nasional/
Kabar Banten. (2019a). Iti Octavia Jayabaya Dapat Penghargaan APN 2019. https://www.kabar-banten.com/iti-octavia-jayabaya-dapat-penghargaan-apn-2019/
Kabar Banten. (2019b). Kabupaten Lebak Raih Adipura 2018. https://www.kabar-banten.com/kabupaten-lebak-raih-adipura-2018/
Kabar Banten. (2019c). Pemkab Lebak Terus Berupaya Perbaiki Kinerja. https://www.kabar-banten.com/pemkab-lebak-terus-berupaya-perbaiki-kinerja/
Kanter, C. H., & Purnama, A. (2015). Peran Website Pemerintah Kota Manado Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 19(3).
Kusnadi, E., Martini, E., & Mahmud, M. (2018). Strengthening the Political Ethics of Pancasila in Making Good Governance. Annual Civic Education Conference (ACEC 2018).
lebakkab. (2019). Profil Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak. https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/
lebakkab.bps.go.id. (2018). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. https://lebakkab.bps.go.id/publication/2018/10/01/5748e69774193521a97ced21/statistik-daerah-kabupaten-lebak-2018.html
lebakkab.go.id. (2019). Kabupaten Lebak Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik di Banten. Pemerintah Kabupaten Lebak. https://lebakkab.go.id/2018/11/30/kabupaten-lebak-raih-peringkat-pertama-keterbukaan-informasi-publik-di-banten/
Mansyur. (2018). Penggunaan Dana Desa Di Lebak Tidak DItemukan Penyimpangan—ANTARA News Banten. Antara News. https://banten.antaranews.com/berita/32490/penggunaan-dana-desa-di-lebak-tidak-ditemukan-penyimpangan
Mansyur. (2019). Bupati Lebak Minta ASN Tidak Korupsi—ANTARA News Banten. Antara News. https://banten.antaranews.com/berita/31319/bupati-lebak-minta-asn-tidak-korupsi
Mardiani, D. (2012, March 3). Puluhan Desa di Lebak Masih Tertinggal. Republika Online. https://republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/02/m09iyc-puluhan-desa-di-lebak-masih-tertinggal
Melis, M., Muthalib, A. A., & Apoda, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi Uho, 1(1).
Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 146–157.
Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, M. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 73–82.
Multatulifm. (2019, March 21). Musrenbang RKPD 2020, Pemkab Lebak Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan. LPPL Radio Multatuli FM. https://multatulifm.lebakkab.go.id/2019/03/21/musrenbang-rkpd-2020-pemkab-lebak-tetapkan-5-prioritas-pembangunan/
Nahib, I. (2013). Analisis Spasial Sebaran Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Geomatika, 19(2), 113–119.
Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, 6(2), 110–119.
RMOL. (2019). Tata Kelola Terbaik, Pemkab Lebak Diganjar Anugerah Pandu Negeri 2019. Rmolbanten.Com. http://www.rmolbanten.com/read/2019/10/26/12485/Tata-Kelola-Terbaik,-Pemkab-Lebak-Diganjar-Anugerah-Pandu-Negeri-2019-
Rondonuwu, A., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2(029).
Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, 1(1).
Setiawan, A. (2014, October 14). Perpaduan JKN dan Kartu Lebak Sehat [Https://setkab.go.id]. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/perpaduan-jkn-dan-kartu-lebak-sehat/
Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(19), 327–338.
Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.
Suryana, M. (2019). Lima aksi pencegahan dan penanganan kekerdilan dijalankan Pemkab Lebak—ANTARA News Banten. Antara News. https://banten.antaranews.com/berita/57966/lima-aksi-pencegahan-dan-penanganan-kekerdilan-dijalankan-pemkab-lebak
Susanti, I. (2014). Pengaruh good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi (studi pada skpd kabupaten siak). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1(1).
Utari, N. P., & Salomo, R. V. (2016). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wijaya, J. H. (2019). The Achievements Of The Government Of Iti Octavia As A Regent At Lebak 2014-2018. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 3(2), 88–96. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.66
Yuwono, T. (2014). Penegakan Hukum sebagai Salah Satu Faktor UTAMA Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Jokowi-rudy di Kota Surakarta. Masalah-Masalah Hukum, 43(2), 289–296.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
